RSS

KEWIRAAN

02 Mei

 PERILAKU POLITIK ORGANISASI KEAGAMAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Indonesia memiliki masyarakat yang beraneka ragam baik dari segi budaya agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Meskipun demikian dibalik keanekaragaman itu, penting adanya persatuan dan kesatuan demi terwujudnya ketahanan nasional. Hal ini akan menunjang tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.
Agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, protestan, katolik, hindu, budha, dan konghucu, serta terdapat pula kepercayaan-kepercayaan. Masing-masing penganut agama dan kepercayaan tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan. Dalam satu agama kadangkala terdapat lebih dari satu macam organisasi keagamaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan cara pandang dan pemahaman tentang proses pencapaian tujuan. Organisasi ini tujuan awalnya dalam rangka menjalin silaturahim, dan sebagai sarana diskusi dan pemecahan masalah. namun dalam perjalanannya kegiatannya berkembang dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, seni, budaya, dan bidang politik..
Dalam bidang sosial bisa kita lihat, organisasi keagamaan ini mempunyai kegiatan seperti bakti sosial, penanggulangan bencana, dan berkecimpung dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan lainnya.
Dalam bidang pendidikan diwujudkan dengan mendirikan institusi-institusi pendidikan contohnya Organisasi Muhammadiyah telah mendirikan sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang perkuliahan.
Dalam bidang politik, kebanyakan organisasi-organisasi keagamaan tersebut tidak terjun dalam politik praktis tetapi lebih sebagai pemantau kegiatan politik yang sedang terjadi. Tapi tidak sedikit pula yang langsung terjun ke dalam sistem perpolitikan Indonesia.
Dan dalam makalah ini kelompok VII mencoba untuk mengulas pengaruh perilaku politik organisasi keagamaan terhadap ketahanan nasional di Samarinda.

II. Tujuan
1. Mengamati perilaku politik organisasi keagamaan di Samarinda
2. Menganalisa hubungan antara perilaku politik organisasi keagamaan dan ketahanan nasional di Samarinda.

III. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perilaku politik organisasi keagamaan di Samarinda ?
2. Bagaimana hubungan antara perilaku politik organisasi keagamaan dan ketahanan nasional di Samarinda ?

BAB II
GRAND THEORY

KETAHANAN NASIONAL
a. Pengertian
Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kehidupan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai Tujuan Nasionalnya.
Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan nasional bangsa dan negara dalam mencapai Tujuan Nasional.
b. Landasan Ketahanan Nasional Indonesia
- Pancasila Landasan Idiil
- UUD 1945 Landasan Konstitusional
- Wawasan Nusantara Landasan Konseptual
c. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia
- Asas Kesejahteraan dan Keamanan
- Asas Komprehensip Integral atau Menyeluruh Terpadu
- Asas Mawas Ke dalam dan Mawas Ke luar
- Asas Kekeluargaan
d. Ciri Ketahahan Nasional Indonesia
- Mandiri
- Dinamis
- Berwibawa
- Mengutamakan konsultasi dan kerjasama
Pengaturan dan penyelengaraan Ketahanan Nasional dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan didalam semua aspek kehidupan. Aspek-aspek kehidupan ini berjumlah 8 (astagatra) terdiri dari :
- Aspek Alamiah (Trigatra) , terdiri dari :
1. letak serta kondisi geografis Indonesia
2. keadaan dan sumber kekayaan alam
3. keadaan dan kemampuan penduduk
- Aspek Sosial (Pancagatra) , terdiri dari:
1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. Sosial-Budaya
5. Pertahan Keamanan

WAWASAN NUSANTARA
a. Pengertian
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa indonesia tentang diri yang serba Nusantara dan lingkungan yang serba berubah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budaya, serta dengan memanfaatkan kondisi serta konstelasi geografinya, dalam upaya mewujudkan aspirasi bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
Atau dapat pula
Wawasan Nusantara adalah wawasan yang memandang rakyat,Bangsa,Negara dan Wilayah Nusantara darat,laut dan udara sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan.
b. Dalam pembangunan Nasional,Wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik,satu kesatuan ekonomi,satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.

Keterangan
1. Kesatuan Politik
Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh Bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama Bangsa.
Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi Bangsa dan Negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan Bangsa menuju tujuannya.
2. Kesatuan Sosial Budaya
Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan Bangsa.
Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya seluruhnya, yang hasil-hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh Bangsa Indonesia.
3. Kesatuan Ekonomi
Kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa dan bahwa keperluan hidup masyarakat harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah.
4. Kesatuan Pertahanan Keamanan
Ancaman terhadapnya satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.
c. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional adalah memberi pedoman setiap upaya pada masing-masing sektor pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional.
d. Tujuan Wawasan Nusantara
1. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik aspek alamiah (trigatra) maupun aspek sosial (pancagatra).
2. Tujuan ke luar adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan,ketertiban dan perdamaian seluruh umat manusia.

DASAR HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Menurut UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
1. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI secara sukarela atas dasar kesamaan :
- Keinginan
- Profesi
- Fungsi
- Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila.
2. Asas dan Tujuan
a. Berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
b. Tujuan sesuai dengan sifat kekhususan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
3. Fungsi Hak dan Kewajiban
a. Fungsi
- Wadah penyalur keinginan.
- Wadah pembinaan dan pengembangan
- Wadah penyalur aspirasi
b. Hak
- Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
- Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.
c. Kewajiban
- Mempunyai AD dan ART
- Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945.
- Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.
(Widjaja, 1991)
Berikut ini adalah contoh-contoh organisasi kemasyarakatan yang ada di samarinda :
I. Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH Ahmad Dahlan.. Pendirian Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Pada mulanya ajaran ini ditolak tetapi kemudian menyebar dan berkembang menjadi organisasi keislaman terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdatul Ulama (NU).
Muhammadiyah utamanya bergerak dalam bidang kemasyarakatan seperti pengkaderan, bakti sosial, mengadakan diskusi-diskusi mengenai masalah keislaman, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan kegiatannya berkembang ke bidang ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, seni dan budaya. Muhammadiyah memiliki organisasi otonom antara lain Aisyiyah (organisasi perempuan Muhammadiyah), Nasyiatul Aisyiyah (organisasi perempuan muda Muhammadiyah), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan lain-lain.

II. NU
Nahdatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M.Oleh Rais Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari. NU sebagai Jam’iyah Diniyah Islamiyah beraqidah/berasas Islam menganut faham Ahlusunnah wal Jamaah dan menurut salah satu dari Mahzab Empat : Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Visi
NU sebagai wadah tatanan masyarakat yang sejahtera , berkeadilan dan demokrasi atas dasar islam ahlussunnah wal jama’ah.
2. Misi
a. mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriah maupun batiniah , dengan mengupayakan system perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera
b. mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan advokasi masyarakat
c. mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlaqul karimah
3. Tujuan
Tujuan NU adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama’ah dan menurut salah satu dari Mahzab Empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka NU melaksanaan usaha-usaha sebagai berikut :
a. Dibidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma’ruf nahi mungkar.
b. Dibidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa,berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama ,bangsa, dan negara.
c. Dibidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
d. Dibidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.
III. HTI
Hizbut Tahrir (HT) adalah partai politik internasional yang berideologi Islam. Artinya, HT menjadikan akidah Islam sebagai asas dari partainya. Dengan demikian, dalam menetapkan ide, hukum-hukum, dan pemecahan persoalan kehidupan HT hanya berlandaskan pada Islam.
Sebagai sebuah partai politik jelas bahwa politik merupakan aktivitas utama HT. Artinya, HT memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan yang syar‘i. Sebab, politik (as-siyâsah) pada dasarnya adalah bagaimana mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan Islam.
Dalam perjuangannya, HT bergerak di tengah-tengah umat; bersama-sama umat berjuang untuk menjadikan Islam sebagai perkara utama kehidupan ini; serta membimbing umat untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah dalam segala aspek kehidupan.
Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir
HT didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt.:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebaikan (Islam) serta melakukan amar makruf nahi mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. (QS Ali Imran [3]: 104).
Setelah melihat realita umat saat ini, HT bermaksud untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotannya yang sangat parah; membebaskan umat dari ide-ide, sistem, serta perundang-undangan dan hukum kufur; serta membebaskan kaum Muslim dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir.
HT ingin membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi ini sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah Swt.
Tujuan Hizbut Tahrir
HT bertujuan melangsungkan kembali kehidupan Islam dan mengemban kembali dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini berarti, HT mengajak kaum Muslim untuk kembali hidup secara islami di Darul Islam (Negara Islam) dan di dalam masyarakat Islam, yakni yang seluruh aktivitas kehidupan di dalamnya diatur sesuai dengan syariat Islam. Pandangan hidup yang akan menjadi pusat perhatian adalah halal dan haram, di bawah naungan Dualah Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Daulah Khilafah Islamiyah ini juga nantinya akan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.
HT juga bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemundurannya dengan kebangkitan yang benar melalui pola pikir yang cemerlang. HT berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan kemuliannya. Dengan demikian, umat Islam, melalui Daulah Khilafah Islamiyah, akan kembali menjadi negara super power dunia dengan mengambil-alih kendali dan kepemimpinan atas seluruh negara di dunia.
Tidak hanya itu, HT bertujuan untuk menyampaikan hidayah berupa syariat Islam bagi umat manusia, sekaligus memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran baik, berupa ide maupun sistem perundangan secara keseluruhan, sehingga Islam bisa kembali menyelimuti seluruh dunia.
Metode Dakwah HT
Dalam dakwahnya, HT menyampaikan berbagai pemikiran Islam yang diadopsinya, membantah berbagai kelompok sekular, sekaligus menentang negara-negara penjajah secara terang-terangan dan bersifat menyerang; tidak dengan cara berpura-pura, menjilat, bermanis muka, simpang-siur, atau berbelok-belok; tidak pula dengan cara mengutamakan jalan yang lebih selamat. Meskipun demikian, dalam perjuangannya, HT tidak menggunakan kekuatan fisik atau mengangkat senjata. Perjuangan dakwah HT hanya dilakukan secara pemikiran dan politik.
Aktivitas penting lain yang dilakukan oleh HT adalah thalab an-nusrah (memobilisasi dukungan dan bantuan) dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang real di tengah-tengah masyarakat, tentu setelah mereka menerima dakwah Islam yang disampaikan HT. Hal ini dilakukan untuk meraih dua tujuan:
1. Himâyah (perlindungan terhadap pengemban dakwah) sehingga tetap bisa mengemban dakwahnya.
2. Sebagai perantara untuk mewujudkan kekuasaan dalam rangka menegakkan kembali Khilafah Islam dan menerapkan aturan Islam.
[Sumber: Buku At-Ta‘rîf, dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, 1999)

BAB III
HASIL PENGAMATAN

Dari pengamatan yang telah kelompok 7 lakukan melalui media cetak,media elektronik dan hasil wawancara dengan ormas-ormas Islam mengenai perilaku politiknya maka didapatkan hasil sebagai berikut :

I. Muhammadiyah
Dalam bidang politik, Muhammadiyah tidak terjun dalam politik praktis tetapi lebih sebagai pemantau kegiatan politik yang sedang terjadi. Hal ini dijelaskan oleh Din Syamsudin, ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah akan menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol. Muhammadiyah menganggap politik penting sehingga tidak mungkin dijauhi, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan bagian dari komitmen kebangsaan dan Islam amar ma’ruf nahi munkar yang bersifat membebaskan. Dakwah yang demikian memiliki perhatian bagi peningkatan mutu kehidupan rakyat yang terbebas dari penyakit sosial dan politik. Kemudian, Muhammadiyah juga tidak mau jadi korban permainan politik pihak lain. Oleh karena itu, Muhammadiyah menempatkan politik dalam posisi penting. Hanya saja, politik yang dilakukan Muhammadiyah adalah politik kebangsaan yang tidak dilakukan partai politik.
’’Muhammadiyah akan mengambil kedekatan yang sama, keep close, bukan keep distance (mengambil jarak). Mengambil kedekatan dengan satu tekad partai politik tidak boleh mempengaruhi Muhammadiyah. Apalagi potensi konflik di partai terbawa ke Muhammadiyah. Warga silakan bebas bertebaran di semua parpol membawa misi Muhammadiyah, pulang ke rumah besar Muhammadiyah, tanggalkan jaket parpol itu,’’ ungkapnya.
Jadi hubungan Muhammadiyah dengan partai politik bersifat netralitas aktif. Netral karena secara institusi tidak ada hubungan struktural organisatoris. Sementara, aktif karena berusaha mengambil manfaat dan menjaga kedekatan dengan semua parpol.
PAN (Partai Amanat Nasional) adalah partai politik yang sering dikaitkan dengan Muhammadiyah karena memang sekitar 57 persen pendukung PAN adalah anggota Muhammadiyah termasuk ketua umumnya yang sekarang yaitu Sutrisno Bachir tetapi anggota Muhammadiyah tidak diserukan untuk masuk ke PAN ketika akan terjun ke dunia politik. Permasalahan yang mencuat adalah banyak pengurus PAN sekaligus Muhammadiyah dalam memberikan orasi politik yang tidak dapat membedakan kapasitasnya sehingga menimbulkan salah tafsir di anggota Muhammadiyah bahwa itu adalah seruan yang wajib bagi mereka. Hal ini ditunjang oleh pola pikir masyarakat yang masih awam adanya dualisme amanah. Cara penyelesaiannya tidak lain adalah adanya kearifan para pengurus tersebut dalam membedakan perilakunya di organisasi keagamaan atau parpol. Cara terbaik yaitu memilih salah satu jabatan sehingga tidak timbul kerancuan di masyarakat.
Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Samarinda khususnya telah berumur sekitar 39 tahun. Di daerah ini Muhammadiyah lebih menyoroti masalah keadaan umat Islam di Kalimantan Timur yang masih menghadapi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, serta belum mampu menampilkan Islam sebagai faktor determinan dalam kehidupan yang masih diliputi oleh keterpurukan, maka Muhammadiyah perlu mendorong umat Islam di Kalimantan Timur untuk melakukan instrospeksi (muhasabah) guna mengembangkan gairah keagamaan yang dinamis (menjadikan Islam sebagai agama akhlak). Di samping itu Muhammadiyah juga mendesak kepada pemprop dan pemkab/kota untuk terus menciptakan dan meningkatkan upaya membangun sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance) dan mewujudkan pemerintahan yang amanah dan bersih (clean government). Terwujudnya kedua hal tersebut merupakan prasyarat mutlak bagi mampu tidaknya bangsa keluar dari berbagai krisis. Dalam kaitan itu, Muhammadiyah mendukung secara penuh upaya pemberantasan korupsi di semua sektor, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Ketika ditanya tanggapan mengenai pilkada, Amir Hady, Sekretaris Majlis Tabligh PW Muhammadiyah Kalimantan Timur beranggapan bahwa pilkada adalah sebuah proses demokrasi yang akan dilakukan dalam rangka mencari seorang pemimpin. Diharapkan pemimpin yang terpilih bisa mengurusi rakyat dengan baik, bisa mengatur masyarakat dengan benar, dan bisa mengelola semua potensi yang ada dalam rangka mencapai tujuan kebahagian, ketentraman dan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat. Orang yang dipercaya mengemban amanah publik seperti presiden, gubernur, bupati/walikota dan sederetan amanah lainnya, hendaknya memperhatikan bahwa dirinya sedang memikul amanah, daripada sekedar jabatan yang diperolehnya. Mengemban amanah publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak jelas tidak sepele dan tidak main-main, sebisa mungkin dan setidak-tidaknya jangan melupakan apalagi mengecewakan apalagi mengkhianati pemberi amanah.
Penekanan pada pemimpin hasil pilkada adalah pada pemberantasan korupsi yang di Samarinda terkait masalah penyelenggaraan PON maupun pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda, jadi siapapun pemimpinnya asalkan dia beriman dan mampu mengemban amanah maka akan didukung oleh Muhammadiyah. Memperhatikan berkembang dan merajalelanya berbagai bentuk dan jenis kemunkaran (al-munkarat al-maksiyat) dalam kehidupan masyarakat seperti perjudian, perzinahan, narkoba, pornografi dan pornoaksi, korupsi dan kolusi, serta premanisme yang sangat merusak sendi-sendi moral bangsa yang tidak mustahil dapat membawa bangsa ke jurang kehancuran, Muhammadiyah wajib mengimbau dan mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah darurat, segera, nyata, dan berkesinambungan melalui penegakan hukum secara tegas, dan menghimbau masyarakat luas, khususnya umat Islam di Kalimantan Timur untuk menjauhkan diri dan membentengi keluarga dari pengaruh kemungkaran dan kemaksiatan tersebut.
Dalam perjalanannya Muhammadiyah banyak melakukan pembelajaran-pembelajaran sosial politik kepada masyarakat misalnya mengadakan seminar tentang realitas sosial politik di Samarinda dan dialog-dialog mengenai masalah ini yang hasilnya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya sifat kenetralitasan, Muhammadiyah dalam setiap kegiatannya termasuk bidang politik tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu yang mencari keuntungan pribadi membonceng ketenaran Muhammadiyah dan organisasi ini berkembang hendaknya ditopang oleh kemampuan internalnya yang memadai.

II. NU (Nahdlatul Ulama)
NU bergerak di bidang sosial kemasyarakatan meskipun pada awal berdirinya yaitu sekitar tahun 30-an, merupakan sebuah partai politik tetapi kemudian berubah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas). Namun wadah bagi anggota NU yang ingin berpolitik adalah PKB yang pembentukannya diprakarsai oleh NU. Jadi, partai politik yang resmi di bawah NU adalah PKB walaupun NU sendiri tidak ikut berkecimpung dalam kegiatan perpolitikan PKB. Tetapi kemudian dalam perjalanannya kedua organisasi ini berbeda dalam hal kegiatan, visi misi, dan tujuan pembentukannya. ’Pengurus’ NU tidak boleh menjadi pengurus PKB tetapi ’anggota’ NU boleh menjadi pengurus PKB. Dengan cara ini maka banyak anggota NU yang dapat masuk ke dalam pemerintahan atau menjadi anggota legislatif melalui PKB.
Perkembangan PKB yang cukup pesat tidak lepas dari peranan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi ketua dewan Syuro PKB. Sosok Gus Dur yang juga pernah menjabat ketua NU menjadi magnet bagi para pendukungnya untuk turut serta menjadi simpatisan PKB. Melihat contoh sukses Gus Dur, banyak kiai-kiai yang terjun atau diajak untuk terjun ke bidang politik karena memang kehadiran kiai yang memiliki banyak pendukung tentu menjadi tambang suara seperti ketika Pilkada atau Pilpres lalu.
Dari pengamatan selama ini terlihat memang anggota NU masih menganut paham bahwa menuruti perintah kiai mereka merupakan sebuah keharusan. Hal ini jika tidak disikapi maka dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Keterlibatan elite NU (dan juga Muhammadiyah) dalam pilpres 2004 segera mengundang perdebatan internal dalam hubungannya dengan kegiatan politik praktis. Bahkan sampai pada titik yang mencemaskan, menimbulkan ancaman perpecahan internal di dalam tubuh ormas Islam itu. Fakta pada Muktamar NU ke – 31 di Asrama Haji Solo mencerminkan kenyataan itu.
Perlawanan terhadap KH.Hasyim Muzadi, karena dinilai mempolitisasi NU. Dengan tampil sebagai calon wakil presiden, NU sebagai organisasi diniyah-ijtima’iyah (sosial-keagamaan) dipolitisasi sedemikan rupa demi interes politik sesaat. Alih-alih mengemban amanat khitah untuk mengurusi umat dalam dataran kultural secara cerdas, malah hampir sebagian elite NU struktural malah terkesan belum mengerti hakikat sejati dari amanat itu.
Begitupun yang terjadi pada Muhammadiyah.Pada era Reformasi 1998, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menggagas pendirian partai baru, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) yang akhirnya dipimpin Amien Rais sendiri. Pada pilpres kemarin pun, banyak elite Muhammadiyah yang menjadi tim sukses Amien Rais, yang notabene membawa bendera Muhammadiyah.
Sebetulnya, kedua ormas Islam terbesar itu sudah lama memiliki pengalaman dalam politik praktis. Karena itu selain Muktamar NU di Solo, Tanwir Muhammadiyah (2–5 Desember 2004) di Lombok perlu mengaktualisasikan kembali ranah kultural yang tidak terlibat dalam kubangan politik praktis. Ini syarat penting untuk memberdayakan energi umat secara maksimal.
Kekalahan partai berbasis NU (PKB) dan partai berbasis Muhammadiyah (PAN) dalam pemilu legislatif, serta kegagalan kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam pilpres, harusnya merupakan pembelajaran politik yang teramat penting. Patronase kiai atau elite agama sebagai otoritas politik kaum nahdliyyin dalam referensi politik selama ini sudah tidak relevan lagi. Mayoritas warga NU seperti halnya Muhammadiyah, sudah lebih rasional dalam menentukan pilihan politik. Intervensi dari elite NU maupun Muhammadiyah mengarahkan pilihan politik umat menjadi tidak signifikan lagi.
Upaya penegasan kembali dua kekuatan civil Islam itu langkah strategis. Selain menghindari sugesti politik praktis sesaat,ini merupakan sebuah proposal yang amat penting diperjuangkan bagi pengembangan, pencerahan, sekaligus pencerdasan sumber daya umat secara optimal.
III. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)
Salah satu kritikan yang sering dilontarkan kepada Hizbut Tahrir adalah tentang langkah perjuangannya yang bercorak ekstraparlementer. Hizbut Tahrir adalah partai politik yang bertujuan untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah. Dalam langkah perjuangannya, Hizbut Tahrir dengan tegas menolak bergabung dalam sistem demokrasi dengan perjuangan lewat parlemen. Namun di sisi lain, Hizbut Tahrir, seperti tampak dalam aksi ‘demonstrasi’ tanggal 3 Agustus 2002, datang ke Parlemen (DPR/MPR RI) menuntut para wakil rakyat untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan total. Beberapa pihak mengatakan, bahwa tindakah seperti ini adalah irasional alias tidak nyambung; anti parlemen tetapi menuntut anggota parlemen untuk menegakkan syariat Islam.
Jika kita telaah, pemahaman umat Islam tentang bagaimana menegakkan syariat Islam lewat perjuangan ekstraparlemen sebetulnya masih kabur. Logika perjuangan via parlemen sepertinya lebih mudah dicerna dibandingkan dengan perjuangan ekstraparlemen: mendirikan parpol, ikut dalam pemilu, berkampanye, memenangkan suara, duduk di parlemen dengan suara mayoritas (minimal 50 persen plus 1), lalu mengubah hukum menjadi syariat Islam.
Hizb tidak mengikuti pemilu dan berjuang melalui parlemen dalam rangka meraih tujuannya. Tentang tidak digunakannya parlemen oleh Hizb sebagai metode, alasannya adalah dalam perspektif syariat, bergabung dalam parlemen jelas merupakan tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt. Pasalnya, aktivitas di parlemen didasarkan pada asas demokrasi yang menyerahkan kedaulatan di tangan manusia (rakyat). Dalam sistem demokrasi, baik-buruk atau benar-salah semata-mata ditentukan oleh manusia dengan cara mengambil suara mayoritas anggota parlemen. Ini berbeda dengan Islam yang menempatkan kedaulatan di tangan Allah Swt. Koneskuensinya, menentukan baik-buruk atau benar-salah adalah hak Allah. Karena itu, aktivitas menjadi anggota parlemen bertentangan dengan hukum syariat dan diharamkan oleh Allah SWT.. Pada waktu yang sama, pemilu bukanlah metode perubahan yang telah ditempuh oleh Rasul saw. ketika mendirikan negara Islam. Selain itu, fakta di Indonesia juga harus diperhatikan, bahwa partai-partai politik dan anggota parlemen sejak awal telah melihat keharusan mereka untuk terikat dengan ideologi negara yang ada, sebagaimana yang terlihat pada keharusan mereka untuk terikat dengan ideologi ini dan produk perundangan-undangannya. Ini artinya, pemilu di Indonesia tidak diadakan dalam rangka melakukan perubahan mendasar apapun. Walaupun tidak terjun langsung dalam Pemilu, Hizb secara aktif mengemban dakwah. Melalui kegiatan pembinaan, ummat akan menjadi sadar, dengan begitu pembinaan ini akan mempunyai pengaruh kepada ummat dalam masalah politik, termasuk dalam soal makanan, pakaian, perbankkan dan lain-lain. Hizb juga telah melakukan kritik terhadap penguasa atas kebijakannya yang tidak sesuai dengan hukum-hukum syara’, dan kebijakan-kebijakan yang zalim, serta mengungkap konspirasi-konspirasi asing —yang dilancarkan oleh negara-negara Kafir imperialis— di negeri ini dan negeri di dunia Islam yang lain.
Perjuangan politik ummat adalah perjuangan yang selalu dilakukan oleh Hizb dalam rangka menyelesaikan masalah utama ummat Islam. Tetap dengan pengertian, bahwa Hizb tidak melarang pencalonan atau terlibat dalam pemilu, jika ketentuan-ketentuan syar’i tersebut memang bisa dipenuhi. Namun, jika ketentuan-ketentuan ini tidak bisa dipenuhi, maka keterlibatan dalam pemilu tersebut merupakan dosa di sisi Allah, dan akan membahayakan ummat, sebab itu akan memperpanjang usia kerusakan.
Berkenaan dengan pemilu 2004 dengan segenap implikasinya, Hizb memandangnya dengan pandangan sebagai berikut:
1. Secara normatif, sikap Hizb sangat jelas, yakni menginginkan penerapan syariah Islam melalui tegaknya negara Khilafah Islam, dimana pemimpin tertingginya adalah seorang khalifah, bukan presiden. Dan Hizb di Indonesia sebagai bagian dari Hizb di seluruh dunia tengah berjuang ke arah sana. HIzb berjuang di Indonesia dengan segenap corak, rona dan dinamika kehidupan sosial politik ekonomi yang ada, termasuk menyangkut pemilu 2004 yang akan membawa implikasi bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya terhadap dakwah Islam.
2. Hizb tentu menginginkan di negeri ini bisa tegak syariah Islam, baik sebagai bagian dari kekhilafahan atau mungkin justru menjadi pusat tegaknya kekhilafahan itu sendiri. Maka perjuangan ke arah sana harus terus dilakukan secara sungguh-sungguh.
3. Pemilu mendatang adalah bagian dari sistem demokrasi untuk memilih anggota parlemen dan presiden, yang diselenggarakan untuk kokohnya kerangka sistem politik sekuler itu tidaklah sesuai dengan Islam, karena Islam mewajibkan tegaknya sistem Islam, yakni Khilafah Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariah Islam. Meski pada dasarnya pemilu tetap mubah, sebagai bentuk wakâlah, sekalipun tetap dengan catatan: untuk apa pemilu tersebut diselenggarakan? Bila dalam kerangka dan untuk tegaknya syariah dan kepemimpinan Islam, tentu hukumnya boleh, dan demikian sebaliknya. Pandangan normatif Hizb tentang Pemilu secara rinci tertuang dalam nasyrah tentang Pemilu.
4. Tapi, dalam konteks pentingnya membentuk dan memunculkan kekuatan politik Islam, Hizb berharap, akan ada pemerintahan serta anggota parlemen yang mampu mengubah sistem sekuler menjadi sistem Islam.
Secara khusus, Hizb memberikan pedoman sebagai berikut:
1. Hizb harus mampu menyikapi pemilu 2004 ini secara tepat. Sebab, Hizb tengah berjuang untuk meraih dukungan umat dan para tokoh umat guna menegakkan syariat Islam seluas-luasnya. Di Indonesia saat ini, Hizb masih sangatlah awal, dimana tubuh Hizb masih belum besar, termasuk kemampuannya, dan pengaruhnya di tengah masyarakat juga belum benar-benar terasakan, meski dukungan mulai tampak. Hizb masih perlu waktu untuk membesarkan tubuhnya, meningkatkan pengaruhnya di tengah masyarakat dan meraih dukungan mereka. Penyikapan yang salah terhadap pemilu 2004 akan menyulitkan tercapainya semuanya tadi di masa depan.
2. Syabab tidak boleh bersikap, bertindak dan mengeluarkan pernyataan yang tidak tepat atau bertindak sendiri-sendiri. Semuanya harus berpedoman pada rumusan yang dikeluarkan oleh majelis wilayah.
3. Dalam menghadapi masyarakat, khususnya aktivis partai politik perihal pemilu 2004, para syabab harus tetap menjaga akhlak karimah, ukhuwah Islam dan lain-lain, yang ditetapkan dengan prinsip positive campaign, yakni seruan untuk meningkatkan kesadaran dan kiprah dalam penegakan syariat Islam. Karena itu, persoalan pemilu 2004 tidak boleh menjadi pangkal jauhnya Hizb dari komponen umat yang lain.
Menurut HTI, perkara terpenting yang harus dilakukan oleh partai politik untuk mengubah masyarakat adalah mengubah pemikiran, perasaan, dan aturan-aturan yang mengatur mereka. Caranya adalah dengan menyerang segala bentuk interaksi masyarakat dan juga interaksi antara masyarakat dan penguasa. Terjadinya perubahan pemikiran, perasaan, dan tuntutan atas perubahan aturan masyarakat dengan sendirinya akan menghasilkan perubahan masyarakat secara mendasar.
Dengan demikian, keberadaan parlemen tidaklah dibutuhkan bagi perubahan masyarakat yang mendasar. Pada faktanya, parlemen justru hadir untuk mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi (status quo) yang ada.

Melihat kegiatan politik tiga organisasi keagamaan di atas, ada suatu perbedaan pendapat mengenai kegiatan politik apa yang seharusnya dilakukan. NU dan Muhammadiyah yang merupakan sebuah ormas cenderung melakukan kegiatan yang lebih bersifat kemasyarakatan dibandingkan ikut politik praktis. Sedangkan HTI yang merupakan sebuah gerakan politik cenderung melakukan kegiatan secara ekstraparlementer. NU dan Muhammadiyah membebaskan anggotanya untuk melakukan kegiatan politik asalkan tidak mengatasnamakan ormas tersebut seperti masuk dalam partai politik, mencalonkan diri menjadi kepala negara atau kepala daerah, dan lain sebagainya. Yang perlu dicermati bahwa kedua ormas Islam ini juga mempunyai partai politik yang diidentikkan dengan mereka. Tentunya hal penting lainnya adalah kedua ormas ini memiliki prinsip yang berbeda dimana rawan terjadi benturan diantara keduanya.
HTI merupakan organisasi yang cukup unik karena tujuan mereka adalah mengubah sistem perpolitikan di Indonesia. Tujuan ini tentu mendapat hambatan terutama dari kalangan nasionalis sehingga upaya mereka lebih ditujukan pada perekrutan anggota dan sosialisasi pemahaman dan prinsip mereka. Masyarakat tentunya akan bersikap kritis dalam menerima ajakan ini. Apalagi melihat latar belakang Indonesia mulai dari zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan perjuangan pahlawan dalam menegakkan landasan berdirinya negara Republik Indonesia beserta sistem-sistem yang dianut. Prinsip HTI bagi sebagian orang dianggap dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia yang masyarakatnya heterogen dan hal ini tentunya mempengaruhi Ketahanan Nasional.
Dari pengamatan selama ini terlihat memang anggota ketiga organisasi keagamaan di atas terutama NU masih menganut paham bahwa menuruti perintah kyiai atau pemimpin mereka merupakan sebuah keharusan. Hal ini jika tidak disikapi secara serius dan kritis dapat menimbulkan sikap lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan bangsa dan negara. Apalagi jika ada orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa, salah satu cara yang mereka tempuh adalah menghasut lebih dulu para kyiai atau pemimpin agama untuk melakukan keinginan mereka barulah nanti kyiai tersebut akan mempengaruhi para pendukungnya. Untuk itu perlu pemahaman pada masyarakat terutama pemimpin agama agar dalam kepemimpinan mereka tidak melakukan tindakan memprovokasi massa tetapi membimbing umat untuk melakukan tindakan baik dan terarah. Para pemimpin ini merupakan teladan bagi para pengikutnya dan ikatan ini lebih erat karena umumnya prinsip yang dianut diantara pemimpin dan pengikutnya adalah sama.
Dari sudut pandang ketahanan nasional, keberadaan ormas yang bersifat keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang agamis. Tetapi ormas keagamaan memiliki potensi dalam mengancam Ketahanan Nasional karena membuat masyarakat terkotak-kotak atau kadangkala merasa antipati terhadap ormas keagamaan lain. Salah satu yang dikhawatirkan adalah ketika ormas keagamaan ini tidak netral dalam proses berpolitik. Seperti yang telah dipahami sebelumnya bahwa kegiatan politik yang dilakukan sebagian besar selama ini bukan demi kepentingan negara melainkan demi kepentingan kelompok. Apabila ormas keagamaan melakukan ini dalam berpolitik tentunya dapat terjadi benturan sosial di masyarakat.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan diatas , dapat kami ambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan beragamnya ormas-ormas keagamaan yang berkembang saat ini memiliki potensi untuk mengancam ketahanan nasional. Memang pada awalnya mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan masyarakat dan Bangsa, akan tetapi fakta yang terjadi sekarang justru menimbulkan dikotomi dalam masyarakat yang menuju pada terjadinya perpecahan dalam masyarakat .
2. Perbedaan persepsi dari masing-masing ormas dalam menanggapi suatu permasalahan apalagi sikap mereka yang cenderung mengutamakan kepentingan kelompok dapat menimbulkan benturan sosial di masyarakat.
3. Mengenai kegiatan politik, NU dan Muhammadiyah yang merupakan sebuah ormas cenderung melakukan kegiatan yang lebih bersifat kemasyarakatan dibandingkan ikut politik praktis. Sedangkan HTI yang merupakan sebuah gerakan politik cenderung melakukan kegiatan secara ekstraparlementer.

Saran yang dapat penulis tawarkan , antara lain :
1. Hendaknya dalam masyarakat perlu dipupuk sikap Ketahahan Nasional yang tinggi agar masyarakat tidak mudah terpecah-belah oleh segala bentuk provokasi dan isu yang berkembang .
2. Untuk itu perlu pemahaman pada masyarakat terutama pemimpin agama agar dalam kepemimpinan mereka tidak melakukan tindakan memprovokasi massa tetapi membimbing umat untuk melakukan tindakan baik dan terarah.
DAFTAR PUSTAKA

Tim Lemhanas.1995.Ketahanan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka.

Tim Lemhanas.1995.Wawasan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka.

Darmodiharjo, Darji, Prof, SH. Dkk.1991. Santiaji Pancasila. Surabaya : Usaha Nasional.

Widjaja, A. W. Drs. 1991. Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pada Perguruan Tinggi. Jakarta : Akademika Pressindo.

About these ads
 
10 Komentar

Ditulis oleh pada 2 Mei 2007 in JURNAL

 

10 responses to “KEWIRAAN

  1. abdul

    12 Mei 2007 at 1:42 pm

    saya amat interest dgn blog yang saudara /i bikin, dan saya ingin bertanaya bisakah saudara/i berikan informasi tentang pengaruh aspek ideologi politik dan ekonomi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, klo bisa kirim ke e mail saya. thank’s

     
  2. Dino

    27 Mei 2007 at 11:09 pm

    Jujur aja, aku ga baca tulisan yang aku beri komentar ini. Aku hanya pingin ngomentarin bahwa, postingan ini puuuaaaannnjangnya ga umum..

     
  3. bakazero

    4 Januari 2008 at 12:15 pm

    referensi yang bagus untuk mempelajari lebih jauh tentang Kewarganegaraan…

     
  4. hti

    6 Januari 2008 at 12:34 pm

    Assalamu ‘alaikum…bagi yang mau info terbaru dan terhangat ttg HTI sila kunjungi blog saya

     
  5. joko bejo

    22 Januari 2008 at 1:35 am

    ????????????????????

     
  6. dewi

    22 Februari 2008 at 12:20 pm

    dalam kutipanmu saya dap

     
  7. dandy

    18 Desember 2008 at 5:37 am

    eh ada nggak yang bisah bri aku contoh kasus mawas keluar dalam ketahan nasional soalna aku butuh secepatnya

     
  8. decky

    1 Juni 2009 at 5:01 am

    saya sngat snang dgan blog yg anda tulis, tapi bsa gak beri aku con toh makalah tentang “kekuatan bangsa” aku butuh secepatnya

     
  9. necel

    14 Agustus 2009 at 3:26 pm

    terima kasih atas kunjungan pembaca sekalian di tulisan ini tetapi saya tidak dapat memberikan feedback lebih lanjut karena saya tidak mendalami masalah kewiraan lagi. Tulisan ini merupakan tugas mata kuliah kewiraan saya sekitar 2 tahun yang lalu

     
  10. fiiiiq90

    9 September 2011 at 2:38 pm

    sekalian kunjungan yah,,,,,

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Daisypath Happy Birthday tickers
  • Daisypath Anniversary tickers
  •  
    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    %d bloggers like this: